Kebijakan anggaran pendidikan 20 % dari APBN/PABD

Alokasi dana pendidikan Dalam  Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 31 (4) dengan jelas mengamanahkan bahwa Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk memenuhi  kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Hal ini direalisasikan oleh pemerintah dengan adanya UU no. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 (1).  Tetapi dalam kenyataannnya belum bisa terpenuhi, karena anggaran 20 % tersebut seperti yang diputuskan mahkamah Konstitusi (www.Solar-Aid.org) juga termasuk gaji guru.  Sehingga dana yang benar-benar dialokasikan langsung untuk peserta didik tidak lagi mencapai 20 %, bahkan tidak menutup kemungkinan hanya tinggal sebagian saja.

Alangkah elok jika pemerintah daerah  mampu menganggarkan sebenar-benarnya 20 % dari anggaran APBD mereka (tidak termasuk gaji guru), sehingga mereka tidak hanya  berkutat pada pemenuhan fasilitas dan infrastruktur dunia pendidikan semata tetapi dapat lebih memperhatikan bagaimana meningkatkan kualitas dunia pendidikan kita.  Sulitnya pemerintah daerah menambah alokasi dana pendidikan selain Karena memang kemampuan daerah yang masih rendah juga sering kali berbenturan dengan kepentingan masyarakat lainnya. Dimana pemerintah daerah dihadapkan pada pilihan prioritas yang sangat berbenturan dengan kepentingan masyarakat.

Sementara system pendidikan kita belum mampu memberikan pelayanan yang maksimal bagi seluruh masyarakat Indonesia, karena biaya pendidikan yang masil mahal, kualitas pendidikan yang masih rendah, sarana dan prasarana yang belum terpenuhi secara merata,  lemahnya manajemen pendidikan dan masih adanya korupsi di bidang pendidikan serta jauhnya kesenjangan antara daerah perkotaan dengan daerah pinggiran atau terpencil. Hal ini diperparah dengan kemampuan ekonomi masyarakat yang masih banyak dibawah garis kemiskinan, kultur setempat yang masih belum memahami akan pentingnya pendidikan bagi generasi penerus. Dengan keadaan yang demikian alokasi dana pendidikan sebesar 20 % termasuk gaji pendidik dari APBN/APBD sangatlah tidak mencukupi apabila kita benar-benar ingin mencapai tujuan pendidikan nasional.

Jika pemerintah ingin mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa seperti  dalam pembukaan UUD 1945, maka pemerintah harus konsisten dalam kebijakan Pendidikan, anggaran 20 % dari APBN/APBD harus benar-benar langsung dialokasikan ke peserta didik, artinya gaji untuk guru tidak termasuk dalam anggaran yang 20 % tersebut. Pemerintah juga harus mampu menyediakan fasilitas  memadai dan akses yang merata dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Serta mengatur proses pendidikan melalui regulasi dan kebijakan yang mendukung pembangunan nasional.

About these ads

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s